RSS

Globalisasi Ancam Utara dan Selatan

16 Apr

Globalisasi merupakan ancaman bagi negara-negara Utara, tapi memberi
peluang bagi negara-negara miskin, demikian kata Menteri Keuangan Swiss
pada sebuah seminar baru-baru ini di Biel, Switzerland. Namun pernyataan
ini dibantah oleh para wakil negara-negara Selatan yang hadir di sana.
Menurut mereka, globalisasi dan liberalisasi dijalankan atas pengorbanan
negara-negara berkembang yang tidak mampu bersaing di pasar dunia.
Biel, Switzerland: Para pembicara pada seminar yang diselenggarakan oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sepakat tentang bahaya ancaman dan
tantangan globalisasi, tapi sangat tidak setuju dengan hubungan
Utara-Selatan, terutama tentang sebab dan akibat globalisasi.
Seminar sehari bertema ‘Harapan dari Selatan’ itu dihadiri oleh sekitar
200 peserta, dan diselenggarakan oleh Koalisi Swiss untuk
Organisasi-organisasi Pembangunan (Swiss Coalition of Development
Organisations), sebuah organisasi payung dari badan-badan bantuan utama
LSM Swiss, dalam rangka memperingati 25 tahun organisasi tersebut.
Globalisasi meningkatkan kekuatan perusahaan-perusahaan besar, tetapi
mengurangi wewenang pelaku politik, demikian komentar Menteri Keuangan
Swiss Kaspar Villiger dalam pembukaan seminar. Villiger melihat
globalisasi sebagai sebuah ancaman terhadap negara-negara Utara seperti
Swiss namun memberi peluang bagi nagara-negara miskin.
Namun, pernyataan Viller itu ditentang oleh para pembicara dari Selatan
yang menekankan bahwa globalisasi dan liberalisasi dijalankan di atas
pengorbanan negara-negara berkembang yang tidak mempu bersaing di pasar
dunia.
Menurut Villiger globalisasi ekonomi terus bergulir dengan laju kecepatan
yang makin tinggi, selain itu ‘tekanan untuk meningkatkan efisiensi
perusahaan’ melalui pertumbuhan dan penggabungan (merger) perusahaan juga
makin meningkat konstan.
“Contohnya, industri kimia Swiss,” kata Villiger. “25 tahun yang lalu, dua
perusahaan Ciba dan Geigy di Basel bergabung. Lalu Ciba-Geigy dan Sandoz
yang baru-baru ini bergabung menciptakan perusahaan baru, Novartis”.
[Peserta LSM pada seminar memahami pernyataan Villiger yang menyiratkan
bahwa penggabungan perusahaan besar ini telah menimbulkan dampak sosial
secara tidak langsung. Penggabungan Ciba-Geigy/Sandoz berbuntut
pengurangan tenaga kerja, yang jumlahnya diperkirakan berkisar antara
3.500 dan 10.000. Penggabungan industri kimia raksasa itu diperbincangkan
secara luas pada diskusi-diskusi umum di Swiss sebagai dampak negatif
penggabungan perusahaan dan pemusatan modal].
Villiger lalu menambahkan, “Bukan hanya persaingan yang meningkat antar
perusahaan, tetapi juga persaingan yang tidak sehat terpicu diantara
lokasi-lokasi ekonomi. Modal, teknologi tepat guna, dan lapangan pekerjaan
dapat berpindah setiap saat. Proses ini membatasi kekuatan penguasa
politik, dimana politik kehilangan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi.
Proses ini telah menimbulkan tekanan yang besar pada neraca dan kekayaan
Swiss”.
“Bagi negara-negara kaya, proses ini merupakan ancaman, sementara bagi
negara-negara miskin, merupakan peluang,” tambah Menteri Keuangan Swiss
itu. “Kami termasuk dalam negara-negara yang keberadaannya akan terancam
dalam jangka panjang. Tidak ada gunanya menutup mata terhadap perkembangan
ini. Namun tidak ada alasan pula untuk panik. Kami masih punya kartu bagus
untuk dimainkan, seperti stabilitas politik, tingkat pengangguran yang
rendah, kedamaian sosial, suku bunga dan inflasi yang rendah. Kami telah
membuktikan berkali-kali bahwa kami dapat menghadapi tantangan-tantangan
baru”.
Martin Khor, direktur Third World Network tertarik dengan pernyataan
Menteri Keuangan Swiss bahwa negeri itu meningkatkan perhatiannya pada
pertumbuhan kekuatan perusahaan, pengurangan wewenang pemerintah dalam
mengendalikan pemerintahan dan masalah-masalah sosial yang disebabkan
globalisasi.
Pernyataan Menteri Keuangan Swiss ini bertolak belakang dengan pernyataan
dari para pemimpin politik dan kepala badan-badan internasional yang tetap
mengklaim bahwa globalisasi hanya membawa dampak positif dan tidak ada
pihak yang bakal dirugikan.
Globalisasi Gilas Pertanian Lokal
Tetapi Khor tidak setuju bahwa globalisasi menimbulkan ancaman bagi Utara
sementara WTO memberi peluang bagi negara-negara miskin untuk berkembang.
Menurutnya, memang benar beberapa kelompok masyarakat di Utara mungkin
akan menderita karena dampak negatif liberalisasi, contohnya masyarakat
yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang jaminan sosialnya dicabut.
“Tetapi ini bukan karena keuntungan globalisasi masuk ke negara-negara
Selatan,” ujar Khor. Memang benar beberapa negara berkembang yang lebih
kuat mampu meraih keuntungan dari pasar ekspor. Tapi lebih banyak negara
berkembang yang tidak dapat bersaing dan masih harus membuka pasar mereka
bagi barang-barang luar negeri yang lebih murah dan investor asing yang
dapat menyingkirkan perusahaan lokal dan membuat pertanian lokal gulung
tikar.
Khor menambahkan bahwa kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang telah
dikikis oleh ‘trend’ kebijakan nasional yang dibuat Bank Dunia dan Dana
Moneter Internasional (IMF), dan belakangan oleh Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO). Menurut Khor, ada dampak negatif dari kebijakan liberalisasi
seperti itu. Misalnya, hilangnya pekerjaan dan berkurangnya layanan
kesehatan dan pendidikan. Lebih lagi, negara yang unit-unit ekonominya
tidak mampu bersaing akan tergilas oleh liberalisasi impor dan investasi.
Khor mengakui, globalisasi tak dapat dielakkan, dan LSM-LSM Utara dan
Selatan harus bekerja sama menumbuhkan wibawa pemerintah mereka untuk
mengendalikan dan mengatur sepak-terjang perusahaan-perusahaan,
proses-proses liberalisasi dan globalisasi.
Perpecahan, Perlemah Posisi Selatan
Sementara itu Gamani Corea, anggota Dewan Pusat Selatan dan mantan
Sekretaris Jenderal Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD),
mengatakan bahwa dialog Utara-Selatan dan kendali untuk kerjasama
pembangunan internasional tengah kehilangan daya.
Di luar WTO, sekarang ada beberapa forum dunia yang memfokuskan diri pada
topik Utara-Selatan. Masalah pembangunan telah disepakati untuk
ditangguhkan pembahasannya. Hal ini disebabkan setelah perang dingin,
negara-negara Utara mengalami masa peralihan Eropa dan ketidakstabilan
dalam masyarakat mereka sendiri. Sementara di Selatan, banyak negara yang
terlalu tergantung pada lembaga-lembaga keuangan internasional dan donor.
“Perhatian negara-negara itu pada reformasi internal dan kebijakan politik
dalam negeri, dan partisipasi dalam negosiasi multilateral masih sangat
kurang,” jelas Corea. “Negara-negara Selatan kehilangan pengaruh selama
perang dingin, selain itu juga muncul berbagai perbedaan yang kian
meruncing di kalangan mereka. Keadaan ini memperlemah posisi mereka dalam
forum-forum multilateral”.
Menurut Corea, konsep-konsep baru globalisasi dan liberalisasi telah
diformulasikan untuk dibagi bersama kebutuhan kerjasama pembangunan dan
penanganan masalah-masalah pembangunan.
“Globalisasi dan liberalisasi tak ubahnya bagai kereta ekspres super
cepat,” ujarnya memisalkan. “Negara-negara yang naik kereta itu dapat
mencapai kemajuan baru, sementara yang gagal naik akan tertinggal dan
tersisih. Setiap negara harus menjalankan swastanisasi, meliberalisasi dan
menyeimbangkan pengeluaran mereka. Globalisasi seperti alat bantu-mandiri
bagi negara-negara berkembang. Implikasinya, tidak perlu lagi dialog
Utara-Selatan, kerjasama pembangunan, bahkan kerjasama Selatan-Selatan”.
Pandangan seperti, menurut Corea, tidak dapat diterima. Tetapi Corea
setuju agar negara-negara berkembang mencari jalan untuk mengambil
kesempatan atau peluang dari perubahan ekonomi dunia.
“Tetapi negara-negara berkembang harus membedakan cara mereka menjalin
hubungan dengan ekonomi dunia. Mereka harus meliberalisasi aturan main
dagang mereka, namun bukan berarti mereka tidak menyediakan ruang untuk
melindungi ekonomi dalam negeri mereka,” jelas Corea. “Mereka harus
melaksanakan pertumbuhan berorientasi ekspor, tetapi bukan berarti tidak
membuat ruang produksi untuk pasar mereka sendiri. Mereka memang
membutuhkan investasi asing langsung, tapi tidak berarti mereka tidak
dapat membangun kemampuan asli yang mereka miliki. Modifikasi peraturan
kebijakan bagi negara-negara berkembang memang patut dilakukan”.
Corea menambahkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi masalah dalam
usaha mengimplementasikan komitmen mereka pada Putaran Uruguay. Banyak
negara yang prihatin dengan proteksi Utara, komoditi mereka dihargai
rendah, hilangnya daya dalam memperoleh bantuan pembangunan, dan gagalnya
Utara memberi bantuan mereka.
“Ini bukan masalah jaman dulu, tapi masalah yang kita hadapi masa kini,”
tambah Corea. “Upaya-upaya yang mendesak dilakukan adalah menghidupkan
kembali dialog Utara-Selatan dan membuat perjanjian baru. Selatan sendiri
harus menyelesaikan pekerjaan rumah mereka, mengadakan kerjasama
pembangunan mereka sebagai dasar negosiasi dengan Utara”.
Demokrasi dan Kemiskinan
Sementara itu, mantan presiden Haiti Jean-Bertrand Aristide mengemukakan
kontradiksi kesenjangan kaya-miskin yang makin lebar ketimbang perluasan
demokrasi di Selatan.
“Demokrasi tidak pernah dimasukkan dalam agenda-agenda bagi negara
berkembang, mereka juga tidak pernah menghadapi begitu banyak masalah
ekonomi,” ujar Aristide. “Meskipun pemerintahan diktator yang kuat di
Amerika Latin jatuh satu persatu, kemiskinan juga meningkat. Pada tahun
1980, 120 juta penduduk Amerika Latin hidup dalam kemiskinan, pada tahun
1985 jumlah ini meningkat menjadi 160-170 juta dan sebelum akhir 1980-an
meningkat lagi jumlahnya menjadi, 240 juta”.
Demokrasi memang sedang bersinar, tetapi bersinarnya demokrasi berpasangan
dengan pemiskinan ekonomi dan sosial. Demokrasi hanya formalitas belaka
jika kita tidak memberi arti di dalamnya. Apa tujuan demokrasi melayani
penduduk untuk memilih dengan bebas jika tidak memberi mereka kesempatan
untuk memperbaiki kondisi kehidupannya?
“Mereka juga tertarik membuka ruang dialog di dalam negara mereka sendiri
dan di tingkat regional untuk membahas kebijakan ekonomi, isu-isu hukum
dan peraturan,” ujar Siddharth.
“Dalam menghadapi globalisasi,” lanjut Aristide, “Masa depan kita
dipertaruhkan. Pada masa itu kata-kata kunci seperti liberalisasi,
globalisasi, kemurnian lokasi pasar dan perdagangan bebas berkibar jelas
di permukaan. Namun 80% populasi dunia ini berbagi 15% kekayaannya. Di
Haiti saja, 1% dari penduduknya menikmati hampir satu setengah dari
seluruh pemasukan negara”.
Veena Siddharth, wakil Oxfam International mengatakan bahwa LSM negara
Selatan menghendaki LSM Utara mendorong perhatian pemerintahan
negara-negara Utara dan lembaga-lembaga internasional mengenai perlunya
perubahan kerangka kerja kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan pada
negara-negara Selatan.
“Perjuangan advokasi menjadi kegiatan penting baik bagi LSM Selatan maupun
Utara seperti yang pernah merekalakukan dalam kampanye pemulihan hutang
negara-negara miskin” (Berita Dunia Ketiga/ KONPHALINDO/ Third World
Network).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 16, 2010 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: