RSS

REVOLUSI HIJAU DAN PERUBAHAN SOSIAL DI PERDESAAN JAWA

20 Apr

Pelaksanaan Revolusi Hijau di Negara berkembang termasuk Indonesia dimulai sekitar tahun 1960-an. Hasil dari Revolusi hijau itu mengagumkan. Persoalan yang patut dikedepankan kemudian adalah bagaimana dampak sosial dari pelaksanaan program tersebut setelah lebih dari 20 tahun?
Revolusi Hijau, suatu istilah yang mulai kita kenal di Indonesia sejak tahun 1960-an, sebebarnya mengacu kepada program intensifikasi pertanian tanaman pangan. Program ini mengantarkan beberapa teknologi baru dalam teknik pertan ian (agronomi)sejak 1960-an ditewrapkan secara meluas di Negara-negara berkembang, khususnya dibenua Amerika latin dan kemudian di benua Asia. Di Indonesia sendiri sebenarnya program intensifikasi demikian sudah mulai dicoba sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1973, sewaktu pemerintah jajahan Hindia Belanda mengantarkan Verbeterde Cultuur Technieken.
Revolusi adalah suatu istilah yang mengacu kepada perubahan serentak tingkat tanaman (hijau) pangan seperti jagung, gandum, dan padi. Karena pada awal Revolusi Hijau belum jelas keliatan bagaimana dampak sosial program tersdebut, maka ada baiknya mengutip Clifton Wharton (1969) yang menuliskan karangan berjudul “The Green Revolution: Cornucopia or Pandora’s Box”, istilah ini mengacu kepada suatu pengertian (kotak Pandora) yang mengandung ketidakpastian, segala sesuatu bias keluar atau muncul dari kotak Pandora tersebut.
SWA SEMBADA BERAS
Mencapai keswasembadaan beras pada dasarnya sudah lama dirumuskan oleh Departemen Perencanaan Nasional atau Deparnas dalam Rencana Pembangunan Semesta (1961-1969). Produksi beras dalam 2 tahun 1960-1962, harus mampu ditingkatkan sehingga konsumsi per kapita dapat meningkatkan dari 93 kg-100kg per tahun. Sasaran yang lain adalah untuk meningkatkan konsumsi protewin sampai 60 gram per kapita per hari, 45 gram berasaldari sumber nabati dan 15 gram dari sumber hewani (daging, telur, dan susu).
Sejak tahun 1963-1964 progarm Swa Sembada Bahan Makanan (SSBM) sebenarnya diintensifkan dengan pendekatan Bimbingan Massal (BIMAS) yang dikembangkan dan dterapkan oleh staf pengajar dan mahasiswa Fakultas Pertanian IPB di daerah Karawang. Dalam beberapa tahun saja, luas areal kemudian bertambah dengan hasil panen kwintal perhektar yang cukup menyakinkan.
Dalam pelita I disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Orde Baru, pola dan pendekatan Bimas dengan cepat di sebarrluaskan dan dalam beberapa tahun ditingkatkan lagi dari 300.00 ha menjadi 1 juta hektar. Paket Bimas yang diberikan mencakup kredit (natura pupuk buatan, obat-obatan, bibit unggul, dan biaya hidup petani (tunai) untuk semusim (cost of living).penilaian atas keberhasilan Bimas dari sudut pandang sisial ekonomi untuk pertama kali dilakukan oleh Survey Agro Ekonomi Indonesia berdasarkan sample 15 kabupaten di Indonesia, khususnya propinsi-propinsi yang dikenal sebagai produsen padi. Ternyata petani golongan menengah dan petani kecil/miskin dengan luas tanah garapan 0,5 ha merasa bahwa kredit yang ditawarkan, walaupun menarik juga, menimbulkan resiko yang relative besar. Hasil tanah garapan sampai 0,75 ha rupanya belum memberikan surplus yang mencukupi benar untuk bisa jaga-jaga apabila ada musibah yang dapat menimpa penggarapan, seperti misalnya dengan adanya serangan hama wereng, banjir, atau malapetaka yang lain.
PELAPISAN SOSIAL
Penelitian SAEI yang telah disebutkan merupakan usaha dini untuk melihat perilaku lapisan-lapisan petani dalam era Revolusi Hijau. Sorotan terutama diarahkan pada tolak ukur “Penerimaan Paket Bimas”, karena waktu itu masalah yang dihadapi pemerintah (Departemen Pertanian) adalah memperluas area yang dapat di Bimaskan secepat mungkin> pada umunnya sudut pandang mengenai lapisan sosial dalam masyarakat kita tidak terlalu popular, sehingga analisa sosiologi yang memenfaatkan sudut pandang tersebut juga masih langka. Malah penelitian penelitian asing yang lebih mudah mengalisa masyarakat pedesaan kita dengan konsep pelapisan sosial.
Lapisan teratas masyarakat petani mempunyai beberapa keuntungan, kecuali meningkatkan luas tanahnya dan menarik kredit lebih banyak, lapisan tersebut tetap memenfaatkan tenaga kerja yang cukup banyak tersedia.lapisan atas juga bertambah mampu untuk mengadakan usaha-usah yang berkaitan dengan ekonomi perkotaan, sehingga jenis-jenis pekerjaan diluar usaha tani lebih mudah dijangkau oleh petrani kaya. Sementara itu, lapisan terbawah apabila sudah tidak cdapat bercocok tanam sebagai buruh tani di desa nya cenderung keluar dari masyarakat pedesaan dan pindah ke kota kecil sampai besar untuk mencari pekerjaan di sector informal seperti jasa, dan perdagangan kecil
Sehubungan dengan pelapisan sosial tersebut adanya baiknya dipacu hipotesis dan kikuchi yang mengatakan bahwa di pedesaan jawa belum terjadi polarisasi antar lapisan, tetapi lebih pada perincian lebih lanjut dari pelapisan sosial yang sudah ada, dan ini artinya konflik antar lapisan mungkin tidak terjadi. Nilai-nilai kesetiakawanan dalam masyarakat kecil masih terpelihara dan merupakan mekanisme penangkal konflik. Selama ada peluang untuk hidup berdampingan dengan damai, keadaan saling tenggang rasa (toleransi) dapat difahami, tetapi apabila peluang semakin berkurang, golongan yang terjepit tentu akan memberontak.
MODERNISASI
Dengan masuknya teknologi baru bidang pertanian sudah jelas ada pelapisan-pelapisan masyarakat desa yang bertambah kaya dan berkuasa atas sumberdaya. Potensi ekonomi lapisan yang dimaksud tadi meningkat dan ekonomi uang lebih cepat bercabang dan memasuki desa. Sehinnga tidaklah mengherankan, mengapa gejala komersialisasi juga masuk ke masyarakat desa. Pelaksanaan system derep dan bawon sudah sangat berkurang, dan ini disebabkan biaya (bawon) berkurang, dan ini disebabkan biaya (bawon) dianggap terlalu mahal untuk penebsan padi. Beberapa ratus wanita harus diimbali tenaganya dengan sebagian panen padi. Menggantikan penderep dengan buruh upahan yang jumlahnya 1-10 orang saja, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, murah dan irit. Baik sewa maupun tebusan juga dilakukan dengan pembayaran uang tunai.
Beberapa indicator yang dipakai untuk mengukur tingkat komersialisasi dalam studi tersebut adalah:
1. Penggunaan tenaga dalam produksi padi
2. Usaha mengurangi biaya
3. Panen terbuka /tertutup, yaitu derep atau upah tebas
4. Penjualan padi
5. Upah buruh
Persoalan yang mungkin juga tidak mengherankan adalah pola konsumsi daerah pedesaan yang semakin menyerupai kota dan ini dipercepat oleh komunikasi massa (khususnya radio dan TV) yang berfungsi sebagai iklan dan penyebar gambaran pola hidup dikotaan. Barang-barang yang dijual didesa antara lain tidak hanya plastik, minuman, susu kaleng, coklat, permen, tetapi juga kaset tape recorder, dan ini kebnyakan dipasok dari pabrik-pabrik di kota. Sehingga tidaklah mengherankan apabila kebutuhan akan uang tunai juga cepat meningkat.
Perubahan sosial yang terjadi disamping akibat Revolusi Hijau tampaknya juga ditunjang oleh “Revolusi Pendidikan”, “Revolusi Kesehatan”, dan “Revolusi Transport”. dan ini semua merupakan hasil-hasil pembangunan selama pemerintahan Orde Baru yang patut dibanggakan, menurut Sajogyo, ini menunjukan adanya modernisasi di daerah pedesaan jawa. Perubahan tersebut belum dapat diartikan sebagai pembangunan, ini mengingatkan karena pada hakekatnya desa-desa di jawa belum mempunyai kelembagaan dan organisasi yang mampu menggerakan masyarakat secara mandiri.
Dana pemerintahan desa sangat terbatas untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam masyarakat desa yang jumlah anggotanya sudah mencapai 3.000 orang atau lebih. Inpres desa yang sekarang sudah ditingkatkan sampai Rp. 1.5 juta per tahun tentu memang ada manfaatnya. Banyak program dari atas desa di bawah semboyan “turun ke desa” tidak jarang pada akhirnya justru menjadi beban desa.
Keputusan pemerintah untuk terus membenarkan sistem (imbalan) dengan tanah bengkok kepada pamong desa, akan terus memantapkan kedudukan pamong desa yang memang telah kuat. Karena itu tidak jarang pemilihan desa lebih khusus di jawa tengah dan timur, menjadi ricuh karena perebutan tanah bengkok tersebut. Sebetulnya tidak mustahil untuk mengalihkan tanah bengkok menjadi bondo desa dan sebagian dari hasil modal desa tersebut di manfaatkan untuk memberi imbalan atas jasa pamong. Kemungkinan apabila dihapuskannya tanah bengkok yang merupakan ciri khas masyarakat feodal, pemimpin desa yang lebih bermotivasi baik akan lebih tampil kemuka. Sisa-sisa feodalisme dapat dihapuskan sambil memperluas “ekonomi uang” sebagai system hidup yang baru.
KEADAAN 1980-AN
Sumber terakhir yang kaya untuk melukiskan dalam garis besar keadaan pertanian Negara kita, adalah Sensus Pertanian 1983 dan Biro Pusat statistic (1987). Adapun publikasi tersebut mengenai bidang-bidang sebagai berikut:
1. Profil Rumah Tangga Pertanian, Pola Pemilikan Tanah, dan Masalah Pertanahan dan Masalah Petani Berlahan Sempit.
2. Penggunaan Tanah Pertanian, Masalah Pertanahan dan Kedudukan Petani.
3. Aplikasi Teknologi Pertanian, Intensifikasi Tanaman Pangan dan Pola Usaha Tani.
4. Pengelolaan Pasca panen, Perkreditan dan KUD.
Sebagai penunjang Revolusi Hijau, system irigasi sangat menentukan dan usaha pemerintah untuk merebilitasi pengairan di Indonesia berhasil baik. Sawah berpaengairan meningkatkan dari 27,3% di tahun 1973 menjadi 52,55% di tahun 1983, dan tampak perbaikan pengairan di lapisan petani. Ditinjau dari sarana, Revolusi Hijau Indonesia tampak memang berhasil tetapi tentu disadari bahwa resiko petani kecil tetap relatif lebih tinngi dibandingkan dengan petani kaya.
Teknologi di bidang pertanian mengalami kenaikan dari pelita ke pelita (BPS, 1987(II): VI), yaitu sejak Bimas Gotong Royong (pelita I) dimulai sampai tingkat ke swasembada beras tercapai pada tahun 1984 (pelita IV).gejala panen dengan sabit pun dalam tahun 1982/1983 sudah jauh melebihi (70,30% rumah tangga) petani yang panen dengan ani-ani (23,6).kalu dibandingkan dua sensus pertanian berturut-turut, maka jumlah rumah tangga pertanian pangan meningkat dari 14,4 juta rumah tangga (1973) menjadi 15,9 juta rumah tangga (1983). Dibidang keorganisasian masyarakat justru daerah pedesaan kita masih lemah, juga di bidang pembentukan KUD belum banyak yang bersedia secara sukarela menjadi anggota KUD. Sementara yang bias diambil adalah KUD belum dapat dijadikan andalan organisasi mutakhir pada tingkat kelompok sasaran petani di daerah pedesaan. Dari banyak studi lain tentang koperasi yang sangat menentukan keberhasilannya adalah akses kepada pasaran yang menguntungkan. Beberapa koperasi susu perah yang berhasil di Jawa Timur, menunjukan bahwa pemasaran komoditi susu yang dijamin, karena ada pabrik Nestle, dapat menggairahkan koperasi susu.
PENGGUNAAN TANAH
Pada tahun 1984 produksi padi Indonesia dari tahun ke tahun naik sampai sekitar 25 juta ton, namun tingkat keswasembadaan tersebut merupakan keberhasilan yang marginal karena pertama, penduduk, masih bertambah dengan 2,1% setahun dan kedua, luas areal tanam belum bertambah luas serbanding dengan pertumbuhan penduduk tersebut, atau pola konsumsi beras pun masih belum banyak berubah. Beras masih tergolong komoditi yang inelasatis. Sejak sebelum ada Revolusi hijau produsen beras adalah Bali dan Jawa, dan steelah kita mencapai swasembada pangan keadaan tersebut tidak berubah.
Pada tahun 1893 luas tanah pertanian di Indonesia berjumlah 14,5 juta ha (8% dari daratan Indonesia) dan tegalan merupakan penggunakan yang paling luas (39%). Jenis penggunaan terbesar kedua adalah perkebunan rakyat (21%) dan selanjutnya luas sawah tadah hujan (15%) sawah yang dapat ditanam dua kali setahun (14%) dan sawah satu kali setahun (6%). Penambahan produksi pangan tampak hanya dapat dicapai melalui intensifikasi pertanian dengan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan di jawa dan diluar jawa.dimana ektensifikasinya masih dimungkinkan.
Di Jawa dewasa ini sudah pula mulai dicoba perluasan perhutanan sosial (social foresty) oleh Perum Perhutani sehingga wilayah hutan pun dapat ditumpang sarikan oleh petani. Secara tersirat usaha demikian tentu juga mencerminkan betapa penduduk pedesaan di jawa membutuhkan sebidang tanah pertan ian untuk bertahan hidup. Pada tahu8n 1983 sudah terdapat 63% rumah tangga pertanian yang mengusahakan tanah kurang dari 0,5 ha. Apabila sektor industri dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dari daerah pedesaan, tentu permintaan akan tanah pertanian juga akan berkurang. Penggunaan tanah diluar jawa kecuali tanah kering, juga mencakup reklamasi daerah rawa atau pasang surut. Sejak tahun 1975 pola transmigrasi pasang surut di kembangkan, karena menurut perhitungan biaya masih lebih murah dari pada mengembangkan dearah pertanian sawah berpengairan. Dalam pelita IV sasaran daerah pasang surut dikurangi (Bank Dunia, 1988) dan ini dibebabkan mungkin teknik bercocok tanam di daerah pasang surut masih belum cukup dikuasai untuk mencapai hasil optimal.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 20, 2010 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: